“Kami sangat menyayangkan tudingan tersebut yang terkesan imajinasi sepihak,” ujar Koordinator Majelis Pekerja Sahabat Irwandi-Nazar, Muhammad Taufik Abda, saat menghubungi Harian Aceh, Kamis (7/1). Pihaknya, sebut Taufik, sangat mengapresiasi saran dan kritik yang konstruktif terhadap kepemimpinan Irwandi-Nazar dalam menjalankan roda Pemerintah Aceh periode 2007-2012. “Tanpa kritik, kekuasaan akan menjadi kesepian,” terangnya mengutip sebuah pepatah.
Namun, kata Taufik, kritik yang disampaikan terhadap Pemerintahan Irwandi-Nazar janganlah berdasarkan kebencian, melainkan ikut sama-sama memberi masukan bagaimana membangun Aceh menjadi lebih baik.
“Pemilihan kata ‘Keprihatinan’ saja sudah menunjukkan bahwa organisasi ini (Tim Keprihatinan Aceh, red) terkesan mengambil jarak dengan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar,” sebutnya. “Mengapa tidak menggunakan kata ‘Kepedulian’ saja misalnya atau sebutan lain yang lebih bermakna positif, bukan negatif,” lanjutnya.
Menurut M. Taufik Abda yang juga Ketua Umum DPP Partai SIRA, klaim sepihak Tim Keprihatinan Aceh dengan menyebutkan kepemimpinan Irwandi Yusuf sangat otoriter dan antikritik sangat tidak substansial, apalagi tanpa merujuk pada dokumen RPJM, APBA dan dokumen kebijakan/program pembangunan lainnya.
Tentang kepemimpinan otoriter (authoritarian), jelas calon Walikota Banda Aceh ini, juga sangat bertentangan dengan gaya kepemimpinan Irwandi. “Kepemimpinan otoriter biasa didefinisikan sebagai kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan,” jelas Koordinator Sahabat Irwandi-Nazar, sebuah organisasi yang peduli terhadap pemerintah dan masa depan Aceh lebih baik di bawah kepemimpinan drh. Irwandi Yusuf, M. Sc dan Muhammad Nazar, S.Ag.
Kepemimpinan Irwandi Yusuf, jelasnya, memberikan kewenangan hampir sepenuhnya kepada para Kepala SKPA. Selain itu, tambahnya, keterpilihan Irwandi-Nazar juga tidak melalui pengalihan kekuasaan secara paksa, namun melalu Pilkadasung demokratis pada Desember 2006 silam. “Ini berbeda dengan kekuasaan yang otoriter yang memperoleh kekuasaan tidak melalui mekanisme demokratis,” pungkas Taufik Abda yang juga Aktivis 1998 ini, sembari menyebutkan lembaga yang dipimpinnya terdiri dari individu-individu yang berasal dari berbagai partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi mahasiswa dan pemuda, organisasi profesi, organisasi sektoral, organisasi rakyat, dan berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya.fik
