Tuan adalah warga yang sanggup menutup telinga dan berpaling muka tatkala saudara sebangsa di Aceh sedang menggapai-gapai dalam mahagelapnya lautan nanah peradaban.
Dimulai ketika tahun 1989 tatkala Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menduduki tiga wilayah di jalur pantai Utara-Timur Aceh, yaitu Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur sampai ke pelosok-pelosok terpencil nun jauh di kampung-kampung tiga wilayah tersebut. Ingat itu, Tuan.
Mereka datang untuk mencari orang-orang yang ingin memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu, dan teramat tentu, tak ada yang keliru dalam hal ini. Memisahkan sesudut terkecil apa pun dari keutuhan teritorial sebuah negara, adalah makar. Wajar tentara datang dan lalu mengambil alih persoalan.
Tetapi romantika sehari-hari dari keberadaan orang-orang militer dalam komunitas masyarakat yang seutuhnya sipil, cerita menjadi terjalin, terburai, menikung dan tindih-menindih dalam suspensi yang teramat acak-acakan.
Suasana pedesaan yang hening dalam kultur sektoral kesehariannya, tiba-tiba terasa riak-riak asing mulai menggalaukan. Ikhwal-ikhwal paling azasi pada segenap penduduk kampung sebagai manusia dan warga negara, mulai jadi persoalan.
Orang-orang yang tercurigai punya akses dengan para gerilyawan, satu persatu mulai dihadapkan pada kenyataan, bahwa kesalahan dan kekeliruan sebagai warga negara, akan berhadapan dengan resiko tertinggi bagi suatu makhluk yang masih bernyawa. Yaitu, kematian.
Kematian pun sesungguhnya masih layak diterima sebagai buah dari pergumulan besar yang menyerempet hakekat dasar dan tatanan ideologi sebuah negara, walau pun itu tanpa melewati persidangan demi persidangan di pengadilan.
Tetapi sebuah kematian yang harus terlebih dahulu melewati presur-presur ketat secara fisik dan mental, ini adalah perkara paling mendasar kemanusiaan.
Dan lalu, Tuan, waktu itu, di Aceh, terutama kurun 1989-1998, segala kepatutan kemanusiaan pun tercerabut di sana. Tapi Tuan dan semuanya bagai menutup mata. Seakan-akan di kampung-kampung di pedalaman Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur tidak terjadi apa-apa. Sepertinya yang ada hanya Operasi Militer yang cuma difahami sebatas nama dan istilah. Media pemberitaan, terutama koran, tidak pernah menyinggung secuil pun tentang sisi kemanusiaan yang mulai terkoyak di desa-desa kami waktu itu, Tuan.
Tetapi memang ada satu “tetapi” lain dalam diri setiap orang Aceh menghadapi suasana-suasana yang bernuansa ke-kompeni-an. Yaitu, mereka maklum dan mampu untuk bertahan karena memang sudah teruji dan terbukti sepanjang sejarah kebersamaannya dengan Republik Indonesia, bahwa menuntut keadilan dan mengembalikan marwah entitas keacehan, akan selalu diapresiasikan sebagai musuh.
Kami seperti sudah tertakdirkan sebagai bangsa terlunta-lunta yang harus selalu berjibaku dengan prajurit kerajaan di jalanan pengembaraan kami menuju tanah harapan.
Aceh memang harus berjuang demi kesejatian dalam beragam makna dan tema, terlepas dari perkara-perkara yang bersifat teritorial dan status ketatanegaraannya, apakah Aceh harus Aceh semata, atau Aceh yang notabene adalah Indonesia juga.
Itulah makna dasar yang sesungguhnya kendati harus tertransformasikan dalam wujud Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tak ada keangkuhan ideologis dan kesombongan rasialis di situ. Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar beserta beberapa bupati dan walikota dari GAM yang berkuasa di Nanggroe saat ini, adalah lambang pembuktian yang sangat jelas di depan mata dari thesis ini. Bahwa mereka masih mampu menabik Merah-Putih dengan khidmat. Pertanda mereka, kita dan kami semua bukan pengkhianat.
Tertapi Teroris Jamaah Islamiah (JI), itu apa, Tuan? Para Indatu kami tak pernah menuliskan itu dalam surat wasiatnya. Tuan Jakarta, ambil JI itu; bawa pulang! Jangan bikin di sini. Kami sedang menidurkan bayi perdamaian.[]
oleh Musmarwan Abdullah
