Bireuen | Harian Aceh—Komisi D DPRK Bireuen mendesak Bupati Bireuen untuk secepatnya merespons desakan ribuan guru agar jabatan Kadis Pendidikan segera ditinjau ulang. Desakan itu merupakan akumulasi dari serangkaian ketidakpuasan sejumlah kalangan terkait dengan gaya kepemimpinan Kadis tersebut.
“Kami (Komisi D) sependapat dengan apa yang diusung ribuan guru agar jabatan Kepala Dinas Pendidikan Bireuen secepatnya ditinjau, sehingga tidak berimplikasi buruk pada dunia pendidikan di daerah ini,” kata Muntasir Hasan, Ketua Komisi D DPRK Bireuen saat dimintai tanggapannya, Selasa (21/10).
Menurut Muntasir, sebenarnya hal itu menjadi salah satu bidang yang
akan ditinjau melalui Pansus DPRK yang sedang berlangsung. Karena adanya sejumlah aksi baik dari kalangan siswa, Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dan aksi damai ribuan guru, maka Komisi D akan lebih mengintensifkan pada bidang pendidikan.
Terkait hal itu, Komisi D akan melakukan dengar pendapat dengan eksekutif khusus terkait dengan desakan guru untuk mencopot jabatan Kadis Pendidikan Bireuen karena dinilai tidak layak, apalagi latar belakang pendidikan Kadis tidak sesuai dengan bidangnya. Selain itu juga dibahas beberapa persoalan lain, seperti mekanisme mutasi guru dan kepala sekolah yang diterapkan selama ini.
“Jika melakukan mutasi, bupati selalu mengatakan penyegaran. Anehnya penyegaran pejabat yang dilakukan tidak memberi perubahan ke arah yang lebih baik. Buktinya, orang-orang yang dipilih tidak ditempatkan pada bidang yang cocok,” lanjut Muntasir.
Dalam penempatan kepala sekolah misalnya, kata Muntasir, ada guru yang belum memenuhi syarat tetapi dipaksakan untuk diangkat menjadi kepala sekolah atas usul Kadis Pendidikan, hanya karena faktor like and dislike serta ada unsur kedekatan dan kekerabatan. Begitu pula dengan penempatan Kadis dan pejabat lainnya yang penuh dengan sandiwara.
“Dalam hal ini, Baperjakat Bireuen sepertinya impoten, karena tidak bisa melakukan tugasnya dengan maksimal, sehingga imbasnya begitu besar, misalnya pada bidang pendidikan,” katanya.
Sementara Ibrahim Hasjmy, Sekretaris Komisi D menyatakan desakan
pencopotan Kadis Pendidikan bukan berasal dari segelintir guru, hal itu
dibuktikan dengan aksi ribuan guru yang mengusung hal yang sama untuk meminta Bupati Bireuen Nurdin Abdul Rahman meninjau kembali jabatan Kadis Pendidikan setempat.
Dikatakannya, Komisi D akan melakukan Pansus pada bidang pendidikan sehingga nantinya apa yang akan didialogkan dengan eksekutif berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan. “Bupati harus tegas dalam hal ini demi kemaslahatan pendidikan secara umum di Kabupaten Bireuen. Jika tidak, tunggulah kehancuran akan menimpa dunia pendidikan Bireuen,” ujarnya.
Hal senada dikatakan anggota Komisi D DPRK Bireuen lainnya, Saifuddin. Dikatakannya, kedatangan ribuan guru ke DPRK untuk menemui dewan pada Senin (20/10), membuktikan masih begitu banyak masalah yang melilit dunia pendidikan Bireuen. Hal ini patut disikapi serius, sehingga tidak menimbulkan ekses negatif terhadap upaya memajukan pendidikan di wilayah itu.
“Sikap arogan Kadis Pendidikan juga menuai protes dari siswa SMA Negeri I Plimbang. Mereka menolak pemutasian kepala sekolah yang dinilai bernuansa politis dan dilakukan tanpa evaluasi,” tukasnya.
Bupati Bireuen Nurdin Abdul Rahman yang hendak dikonfirmasi terkait dengan aksi ribuan guru dan desakan kalangan dewan tidak dapat dijumpai. Nurdin dikabarkan sedang dalam masa pemulihan setelah menjalani operasi di Penang, Malaysia. Sementara Wakil Bupati Busmadar Ismail juga tidak ada di tempat. Sedangkan Kadis Pendidikan Bireuen Yusri, S.Sos, yang dihubungi melalui telepon seluler tidak mengangkat teleponnya.(del/cum)
