HARIAN ACEH. COM

Sigli | Harian Aceh - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan pemeriksaan PT Hutama Karya (HK) atas pengerjaan proyek raksasa pengadaan air bersih di Kabupaten Pidie yang menelan dana senilai Rp35 miliar. Dalam pengerjaan proyek itu tercium ada ketidakberesan sehingga perlu dilakukan audit.

“Dari besarnya anggaran dan lamanya masa waktu tiga tahun tahap pekerjaan proyek belum bisa difungsikan masyarakat, tentunya perlu dicurigai adanya indikasi ketidakberesan dari pemegang proyek. Sudah seharusnya BPK turun tangan untuk melakukan pemeriksaan dan meminta tanggung jawab dari pihak terkait,” ujar Ismail Von Sabi, koordinator Badan Pekerja Pidie Transparansi Anggaran (PiTA), kepada Harian Aceh, kemarin.

Ismail mempersoalkan proyek itu semasa Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) masih ada di Aceh yaitu tahun 2007. Namun sekarang ini sudah berjalan tiga tahun dan BRR pun sudah tidak ada lagi, proyek itu belum juga selesai dikerjakan. “Padahal pengerjaan proyek itu dikerjakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang notabenenya sangat profesional dan bermutu,” komentar Ismail yang mengaku sekarang ini semua pihak saling buang badan, termasuk pengawas pun tidak jelas lagi.