Sigli | Harian Aceh - Hasil Survei Transparency Internasional Indonesia ((TII), menyebutkan, lebih 20 hingga 30 persen kebocoran anggaran akibat korupsi tiap tahunnya terjadi di sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Kondisi itu membuat kebutuhan daerah semakin terpuruk.
Hal itu diungkapkan Koordintor TII Pusat, Todung Mulya Lubis, dalam penandatanganan Pakta Integritas (PI) pencegahan korupsi di sektor PBJ yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie bekerja sama dengan TII dan PiTA, kemarin.
Celah untuk melakukan korupsi di PBJ, katanya, sangat terbuka, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dari sejumlah pihak, mulai dari pemerintah lembaga dan masyarakat untuk melakukan pemantauan setiap proses PBJ dilakukan. “Hasil survei memang terbukti kebocoran anggaran sangat signifikan terjadi di PBJ,” terang Todung kepada Harian Aceh disela-sela acara tersebut.
Dia mengaku, niat positif Bupati Pidie untuk melakukan pencegahan korupsi dengan mendeklarasikan Pakta Integritas perlu didukung semua pihak. Bahkan, kata dia, dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh, baru 4 Kabupaten yang sudah mendeklarasikan PI, yaitu Aceh Besar, Sabang, Bireuen dan Pidie. “Komitmen Pak Mirza untuk mencegah korupsi harus didukung semua pihak,” ujarnya di depan Seluruh SKPK, Dunia Usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat, kemarin.
Dengan penandatanganan PI ini, semua pihak termasuk warga masyarakat bebas melakukan pemantauan terhadap proses PBJ. Karena akan dibentuk Tim Penerima Pengaduan (TPP) yang terdiri dari Pemerintah, DPRK dan Independen Monitoring Organisation (IMO) serta masyarakat.
Sementara Bupati Pidie, Mirza Ismail, S.Sos mengajak semua masyarakat Pidie untuk sama-sama melakukan pengontrolan terhadap setiap anggaran yang keluar dari daerah, sehingga benar-benar terealisasi demi kepentingan masyarakat, “demi masyarakat dan daerah saya tetap komit melakukan upaya apa saja,” ujar Mirza kemarin.
Meski dalam keterbatasan anggaran dan sempat mencuat adanya persoalan anggaran di Pemerintahan, namun dia rela memangkas semua kebutuhan yang tak penting bagi aparatur untuk mengutamakan kepentingan publik. “Kami tetap komit dengan visi dan misi kami saat mencalonkan diri sebagai Bupati untuk menekan angka korupsi. Termasuk seperti hari ini menanda tangani PI,” tegas orang nomor satu di Pidie ini.ari
